Dana Operasional RT/RW Naik, Ahok: Belum Ada Sejarah Plt Gubernur Tentukan Kebijakan

 

Laporan: Evi Ariska

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merasa bingung dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono yang berencana akan menaikkan dana operasional RT/RW.

"Bagaimana bisa, saya yang kerja, saya yang tanggung jawab kok mutusin anggarannya Plt gubernur," ujar Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/12/2016).

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan kebijakan seorang gubernur tidak bisa diputuskan oleh Plt gubernur, bahkan sekelas wakil gubernur pun tak berwenangan untuk memutuskan.

"Belum pernah dalam sejarahnya pasca reformasi Plt gubernur menentukan kebijakan. Karena semua kebijakan visi misi gubernur terpilih. Itu wagub aja enggak boleh loh," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Ahok meminta para media untuk menanyakan ke Makamah Konstitusi (MK) terkait judicial review UU Pilkada soal cuti kampanye yang tak kunjung selesai.

"Saya enggak tahu karena saya enggak masuk, itu yang saya minta ke MK. Makanya, tolong juga tanyakan ke MK, kenapa yang saya minta itu kok lama banget putusinnya. Biasa kan MK cepat ini," tandasnya.

Diwartakan sebelumnya, Plt Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarson menyatakan, dana operasional RT/RW sudah layak untuk dinaikkan.

Sebab, selain jadi tokoh masyarakat keberadaannya juga sangat penting karena menjadi ujung tombak pemerintah ke masyarakat.

Soni membeberkan besaran biaya operasional untuk RT/RW saat ini tergolong kecil, yaitu Rp 975.000 per bulan untuk RT, dan Rp 1,2 juta per bulan untuk RW.

Soni berencana menaikkan dana operasional RT/RW menjadi Rp 1,5 juta untuk RT, dan Rp 2 juta untuk RW.

"Tetapi APBD bukan hanya milik eksekutif. Itu juga milik DPRD DKI. Maka aspirasi ini akan kami konsultasikan, kami tanyakan dan bahas dengan DPRD," ujar Soni di sela-sela acara silaturahmi dengan RT/RW dan LMK, di Sport Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (14/12/2016).

 

---