Sabtu, 20 Mei 2017 13:31 WIB
Soal RUU Pemilu, Pakar: Bullshit Parpol Mau Matangkan Demokrasi
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis. (ist)
JAKARTA,Tigapilarnews.com - Pakar Hukum Tata Negara (HTN), Margarito Kamis mengkritik keras sikap sejumlah partai besar dan pemerintah inginkan ambang batas presidential threshold di atas 20 persen dalam pembahasan RUU Pemilu.
Sebab, ambang batas tersebut akan mempersempit jumlah Capres di Pemilu 2019 sekaligus menunjukan ketakutan partai besar akan munculnya lawan politik baru.
Ia menilai, lambatnya pembahasan RUU Pemilu saat ini salah satunya lantaran adanya fenomena kapilatis, bahkan ia menyindir istilah konsolidasi demokrasi sebagai argumen sikap partai politik tersebut
"Kalau mereka gunakan istilah konsolidasi demokrasi itu bullshit, omong kosong, apanya mau konsolidasi, sudahlah anda ini hanya takut dengan orang lain, konsolidasi bullshit, anda cari argumen lainlah," tegas Margarito dengan nada tinggi dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (20/5/2017).
Mergarito justru mempertanyakan sikap sejumlah partai tersebut apakah mau mematangkan demokrasi atau justru memecah belah bangsa.
"Ini sejarah politik diskriminasi, kenapa kita ambil barang yang bertentangan dengan sistem budaya kita, kita mau mematangkan rasa kebangsaan demokrasi atau mau pecah belah dengan kedepankan kepentingan kelompok?," tandasnya.
Login with Facebook