Jumat, 16 Juni 2017 23:48 WIB
Pemerintah Potensi Munculkan Calon Tunggal
Pengamat politik senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris. (foto Bili Achmad/Tigapilarnews.com)
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Pengamat politik senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, mengaku heran dengan ngototnya pemerintah dan parpol penguasa mengusulkan wacana presidential threshold sebesar 20-25 persen dalam RUU Pemilu.
Menurut dia, penerapan presidential threshold dalam Pemilu Serentak 2019 tidak relevan dan berpotensi memunculkan calon tunggal. "Bahkan 0 persen pun nggak relevan. Ngotonya pemerintah untuk mengusulkan 20-25 persen itu berpotensi memunculkan calon tunggal," kata Syamsuddin dalam acara diskusi RUU Pemilu Perludem di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (16/06/2017).
Ia menerangkan, pemungutan suara Pemilu 2019 berpotensi deadlock bilamana calon tunggal terjadi. Menurutnya, ia pernah memberi masukan terhadap RUU Pemilu agar terkait presidential threshold basisnya tak dicomot berdasarkan hasil perolehan suara legislatif.
"Saya pernah usul kalaupun partai dan pemerintah ngotot ambang batas, tapi ambang batas itu basisnya bukan hasil pemilihan legislatif. Dengan ambang batas basisnya pileg itu merupakan kekonyolan. Sistemnya presidential, masak hasil Pileg mendikte presiden?" pungkas dia.
Dalam acara ini, turut hadir Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dan Direktur Pusako Feri Amsari.(exe/ist)
- # Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- # Syamsuddin Haris
- # presidential threshold
- # RUU Pemilu
- # Pemilu Serentak 2019
- # RUU Pemilu Perludem
- # perolehan suara
- # suara legislatif
- # Titi Anggraini
- # Pusako
- # Feri Amsari
- # PDI Perjuangan
- # Partai Golkar
- # PKS
- # PAN
- # PPP
BERITA TERKAIT
0 Komentar
Login with Facebook