Senin, 24 Juli 2017 12:52 WIB
Komisi VI Nilai Kasus TPS Jadi Bumerang Bagi Pemerintah
JAKARTA,Tigapilarnews.com - Wakil ketua Komisi VI DPR, Mochamad Hekal menilai kasus penggerebekan gudang beras milik PT Indo Beras Unggul (IBU) anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS) menjadi bumerang bagi pemerintah. Sebab, melalui pengungkapan kasus itu nampak pemerintah selama ini kurang pro terhadap kesejahteraan petani.
"Masyarakat kita sedang capek. Ekonomi lesu. Daya beli masyarakat menurun. Petani susah karena hasil pertaniannya terjual murah. Giliran masyarakat beli beras di pasar mahal. Ternyata yang nikmati perantara," tegas Hekal di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/07/2017).
Menurut Hekal, pemerintah seharusnya sejak awal melakukan pengaturan kebijakan harga yang berpihak pada para petani.
"Kebijakan penentuan harga akhir konsumen harus dilakukan. Pemerintah harus bisa menakar, menerapkan dan mengendalikan harga di petani yang layak berapa, di distributor berapa, di konsumen berapa. Jadi semua wajar dan adil. Saya setuju dengan langkah Mendag untuk mendikte harga akhir konsumen. Itu harus kita dorong terus dan diperkuat," imbuhnya.
Menurutnya, keberadaan Bulog sebagai penyangga itu sudah benar. Namun yang perlu adalah pemerintah dikte harga jual.
"Kalau beli Rp 5 ribu tapi bisa jual Rp13 ribu-Rp20 ribu ya seneng mereka (tengkulak)," pungkasnya.
Seperti diketahui, sebuah gudang beras milik PT Indo Beras Unggul (IBU) yang berada di Bekasi Jawa Barat, digerebek tim satgas pangan (20/7/2017) karena diduga melakukan pengopolosan beras subsidi menjadi beras kategori premium untuk dijual kembali dengan harga yang mahal ke konsumen.
Login with Facebook