Sabtu, 26 Agustus 2017 23:33 WIB
Tidak Terima Dipecat, Ketua DPW Jabar Gugat DPP Partai Berkarya
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Pemberhentian Ketua DPW Berkarya oleh Pelaksana Harian Ketua Umum (Ketum) DPP partai Berkarya dinilai sebagai tindakan ilegal. Tindakan ini memanaskan kondisi internal partai yang didirikan Hutomo Mandala Putra (Tomy Soeharto).
"Mengacu berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) mengatur jika Plh ketua umum tidak berwenang mengambil keputusan strategis, hanya bertugas melakukan persiapan musyawarah luar biasa (Munaslub) saja," kata Ketua DPW Berkarya Jawa Barat Adi Mulyadi saat dihubungi, Sabtu (26/08/17).
Adi menilai pergantian dirinya sebagai ketua DPW Partai Berkarya Jawa Barat secara sepihak dan dipaksakan, dirinya juga tidak mengetahui alasan dari DPP Partai Berkarya yang ingin menyingkirkan dirinya sebagai ketua DPW.
“Tidak ada tindakan personal yang saya lakukan sebagai kader yang fatal hingga saya diberhentikan. Tidak ada surat teguran, dalam proses tahapan organisasi. Kami tidak pernah dipanggil untuk klarifikasi apapun juga. Kami tidak tahu penyebab fatalnya apa,” ujarnya.
Ia menambahkan, terkait pemecatan dirinya sebagai ketua DPW Berkarya Jawa Barat, ia akan menggugat pengurus DPP Berkarya serta turut tergugat Hutomo Mandala Putra (HMP).
Selain Provinsi Jawa Barat, masih banyak ketua DPW partai Berkarya yang diberhentikan hingga masih bermasalah saat ini, adalah Ketua DPW Jawa Tengah, DKI Jakarta, serta Nusa Tenggara Barat.
Adi pun berharap kepada Hutomo Mandala Putra (Tomy Soeharto) sebagai Ketua Majelis Tinggi partai Berkarya untuk bisa mengambil sikap tegas terhadap pengurus DPP yang sudah melakukan tindakan ilegal tersebut.
Lebih lanjut Adi menjelaskan, awal ketertarikan dirinya bergabung dengan partai Berkarya karena ada nama besar Hutomo Mandala Putra serta mantan Presiden Soeharto.
“Awalnya kami tertarik dan bermimpi besar dengan nama besar bapak HMP dan bapak Almarhum Soeharto,” tukasnya.
Ia menambahkan, semua biaya terbentuknya struktur partai dari tingkat DPW hingga DPC dibiayai oleh pengurus dan kader didaerah.
“Dari mulai penyediaan kantor, peralatan kantor, atribut dan sosialisasi selama satu tahun penuh, sungguh kami semua merasa tertipu dan seakan ada kebohongan publik yang di lakukan oleh pengurus DPP” ungkapnya.
Login with Facebook