Rabu, 30 September 2020 10:36 WIB

GAIKINDO Katakan Pajak 0 Persen Bisa Selamatkan 1,5 Juta Pekerja dari PHK

Editor : Eggi Paksha
Ilustrasi. (foto istimewa)

JAKARTA, Tigapilarnews.com- Rencana pemerintah membebaskan pajak terhadap setiap konsumen yang membeli mobil baru diprediksi akan meningkatkan penjualan di tengah pandemi Covid-19 ini.

Alhasil, industri automotif pun masih akan tetap eksis, meski Indonesia sedang dilanda krisis dengan pajak 0% mobil baru. Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (GAIKINDO) Kukuh Kumara mengatakan, dengan memperhatikan industri otomotif Tanah Air, maka itu suatu upaya untuk menyelamatkan 1,5 juta pekerja dari ancaman pengangguran.

Pasalnya, bisnis tersebut mempunyai cakupan yang sangat luas, sehingga membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang cukup banyak. "Penjualan itu hanya sebagian kecil aja, bukan tujuan utamanya. Sekitar 1,5 juta orang bekerja di situ. Nah, kalau industri jalan, orang mendapatkan upah," kata Kukuh saat dihubungi, Rabu (30/9/2020).

Menurut dia, bila sebanyak 1,5 juta pekerja itu tetap bekerja dengan mendapatkan upah yang normal, maka akan menggerakkan ekonomi Indonesia. Sebab, kalau semakin banyak pengangguran, pemulihan ekonomi pun akan berjalan lamban.

"Kalau 1,5 juta orang bergaji itu akan menggerakkan ekonomi," ujarnya.

Dia berharap agar usulan tersebut segera disahkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sehingga, penjualan mobil pun dapat terus meningkat hingga akhir tahun 2020 mendatang.

"Jadi kita sangat berrterimakasih bahwa pemerintah melihat dan muncul usulan bahwa ada relaksasi pajak kendaraan. Karena kalau itu diturunkan, biaya yang dikeluarkan sama konsumen menurun, akan mendorong peningkatan penjualan kendaraan," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan, keputusan mengenai pembebasan pajak kendaraan tersebut akan segera dirilis. "Permintaan otomotif bebaskan pajak dan segalanya, we are looking into that. Kita pelajari semoga bisa diputuskan cepat,"ujar Febrio dalam diskusi virtual.

Menurut dia, banyak aspek yang harus dilihat pemerintah sebelum memberikan pembebasan pajak. Misal apakah pembebasan pajak bisa mengangkat penjualan mobil dalam negeri sehingga berdampak pada perekonomian nasional.(mir)


0 Komentar