Pejabat dan ASN Kementerian BUMN Wajib Laporkan Harta Kekayaan

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Menteri BUMN, Erick Thohir, menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ihwal Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di Lingkungan Kementerian BUMN.

Beleid tersebut diundangkan dengan Nomor PER 10/MBU/06/2021. LHKPN merupakan daftar seluruh harta kekayaan wajib lapor yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aturan tersebut untuk mendukung penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Meski begitu, objek hukum Permen BUMN belum mencakup anak dan cucu perusahaan pelat merah. Pemegang saham pun berencana menerbitkan aturan serupa untuk diterapkan di lingkungan anak dan cucu usaha perseroan. "Untuk anak cucunya belum, karena itu kita akan memastikan mengeluarkan Permen bawa anak dan cucu ini nantinya harus juga melaporkan LHKPN," ujarnya dalam webinar LHKPN, Selasa (7/9/2021).

Dalam Permen Nomor PER 10/MBU/06/2021, Erick menetapkan, penyelenggara negara atau pejabat negara di lingkungan Kementerian BUMN wajib menyampaikan LHKPN.

Mereka terdiri atas Menteri, Wakil Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Staf Khusus Menteri, Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara.

Selain itu, aparatur sipil negara (ASN) Kementerian BUMN juga wajib menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada Menteri melalui Inspektur. Namun, ASN yang telah melaporkan harta kekayaannya sebelumnya tidak lagi melakukan pelaporan.

Mekanisme pelaksanaan pelaporan LHKPN pejabat negara di Kementerian BUMN dengan cara mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 1 tahun sekali. "Penyampaian LHKPN dilakukan pada saat pengangkatan pertama kali dalam suatu jabatan, berakhir masa jabatan atau pensiun, atau pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan," demikian bunyi Permen BUMN.

Penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara mengisi aplikasi e-lhkpn pada website https://elhkpn.kpk.go.id atau cara lainnya yang ditetapkan oleh KPK dan mulai berlaku sejak 15 Juli 2021.(mir)

• # menteri bumn
• # Erick Thohir
• # peraturan menteri
• # Permen
• # Pelaporan Harta Kekayaan
• # LHKPN
• # Kementerian BUMN
• # Komisi Pemberantasan Korupsi
• # kasus suap
• # kasus korupsi
• # KPK
• # permen BUMN

BERITA TERKAIT

Sebanyak 14.072 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN

Ganjar Tegaskan Kesiapan untuk Menguatkan Komisi Pemberantasan Korupsi

Degradasi Demokrasi, Oligarki Suburkan Kolusi dan Nepotisme Hingga Pelanggeng Kekuasaan Tak Berartabat

Bawaslu Wanti-wanti Emak-emak soal Politik Uang dan Lihat Rekam Jejak para Peserta Pemilu