Yaqut Ajukan Penambahan Biaya Operasional Haji Rp1,5 Triliun ke DPR

JAKARTA, Tigapilarnews.com- Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengajukan permohonan penambahan anggaran biaya operasional haji tahun 2022 sebesar Rp1,5 triliun kepada DPR RI.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto saat membuka rapat kerja yang digelar hari ini. "Komisi VIII DPR telah menerima surat dari Menag B-165/MA/KU.00/05/2022 tertanggal 27 Mei 2022 mengenai usulan tambahan anggaran operasional haji reguler dan khusus tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi," kata Yandri, Senin (30/5/2022).

Yandri menyampaikan dalam surat tersebut disampaikan bahwa tambahan biaya operasional ditujukan untuk biaya pelayanan Masyair (angkutan bus) pada penyelenggaraan ibadah haji 1443H menggunakan sistem paket layanan, sebagaimana merujuk kebijakan terkini dari pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia yakni dengan tarif layanan sebesar 5.656,87 SAR per jamaah.

Selain itu, diperlukan juga tambahan biaya penerbangan yang ditangani oleh Saudi Arabia Airlines berupa biaya handling di Bandara Soekarno-Hatta untuk jamaah dari embarkasi Surabaya, serta biaya selisih kurs dengan adanya paket pelayanan masyair dan tambahan biaya penerbangan tersebut.

"Maka terjadi kekurangan anggaran biaya operasional haji tahun 1443H/2022M sebesar Rp1.517.922.003.011," jelasnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Komisi VIII DPR RI ingin mendapatkan penjelasan lebih rinci mengenai usulan tambahan anggaran tersebut. Hal ini sangat penting mengingat jamaah haji akan segera diberangkatkan, namun masih ada permasalahan anggaran yang bersifat mendesak.

"(Sehingga) harus dibahas tuntas, dan dalam waktu yang sangat singkat, sedangkan status Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Dewas BPKH sebagai lembaga yang bertugas mengeluarkan anggaran akan berakhir pada tanggal 6 Juni," tutupnya.(mir)

• # Menteri Agama
• # Menag Yaqut Cholil Qoumas
• # anggaran haji
• # biaya operasional haji
• # DPR RI
• # travel haji dan umrah
• # Komisi VIII DPR
• # Yandri Susanto
• # Raker
• # rapat kerja
• # kemenkeu
• # Badan Pengelola Keuangan Haji
• # BPKH
• # Dewas BPKH

BERITA TERKAIT

Muhammadiyah Pastikan Tak Gunakan Speaker Luar untuk Tarawih dan Tadarus

Informasi Gaji KPPS di dalam dan Luar Negeri, Ini Tanggal Cairnya

Ganjar: Bansos Tanggung Jawab Negara Kepada Rakyat, Tak Boleh Dianggap dari Kelompok Tertentu

Menteri Agama Pastikan Ganjar dalam Tayangan Azan Magrib Bukan Politik Identitas