Rabu, 07 September 2022 18:07 WIB
Johnny Plate Beri Jawaban Seputar Kebocoran Data
Menkominfo RI Johnny G Plate. (foto istimewa)
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Johnny G Plate diberondong pertanyaan seputar kebocoran data dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2022).
Setidaknya ada tiga kasus yang disampaikan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan mengawali pertanyaan terkait berbagai kasus kebocoran data yang sering terjadi menunjukkan ada persoalan serius terkait keamanan data pemerintah atas serangan cyber.
"Serangan kebocoran data. Data bridge tiga kali dalam sebulan itu sudah keterlaluan. Ini menjadi lampu merah bagi kita semua. Pemerintah harus mencari solusi bagaimana kita menjaga data yang ada tetap aman," ujar Nico Siahaan.
Meskipun RUU Perlindungan Data Pribadi akan segera disahkan oleh pemerintah dan DPR RI dalam waktu dekat, ia meminta ada keseriusan dari Kemkominfo dan lembaga instansi terkait dengan berbagai kasus pencurian data pribadi warga.
Kemudian terkait Pusat Data Nasional (PDN) tahun 2024 direncanakan akan selesai di Bekasi dan Batam, Nico mempertanyakan metode bagaimana pemerintah menjaga data pribadi dan menggunakan apa.
"Karena 1,3 miliar data SIM card yang bocor kemarin, data PLN, data Indihome. Terlalu hebat kemampuan para penerobos sehingga mereka bisa menerobos lembaga publik," ungkapnya.
Sementara itu Anggota Komisi I DPR lainnya Nurul Arifin juga membahas soal tiga mega kasus bocor 1,3 miliar kartu SIM bocor British Forum atas nama akun bjorka.
"Ada 26 juta pelanggan kebocoran Indihome pada 21 Agustus 2022. Kemudian ada 17 juta data pelanggan PLN diperjualbelikan di situs online. Kok bisa kebobolan terus, tidak mungkin kalau tidak ada orang dalam," kata Nurul Arifin dengan nada heran.
Menurut dia, Kemkominfo dan instansi terkait harus segera berbenah dan melakukan penelusuran mengapa berbagai kasus pembobolan data terus terjadi.
"Saya tidak tahu apakah orang dalam terkait penyelenggara sistem elektronik, seharusnya bisa diidentifikasi. Ini sangat memalukan. BSSN perlu melakukan investigasi struktur data atas kebocoran data. Rendahnya tingkat kesadaran PSE terhadap banyaknya muncul serangan cyber," tambah Nurul Arifin.
Sebanyak 15 anggota fraksi Komisi I DPR lainnya juga bertanya kurang lebih hal serupa meskipun adapula yang menanyakan terkait isu-isu berkaitan dengan kewenangan Kemkominfo RI lainnya.
Menjawab berbagai pertanyaan anggota Komisi I DPR RI tersebut, Johnny G Plate menjelaskan selalu berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait penanganan atas serangan cyber.
"Namun demikian Kominfo hanya bisa bekerja di payung hukum yang tersedia dan aturan yang tersedia tidak bisa bekerja melampaui kewenangan apalagi menabrak tupoksi lembaga atau institusi lainnya," ujar Johnny.
Ia mengungkapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, terhadap semua serangan cyber leading sektor dan domain penting tugas pokok dan fungsi bukanlah di Kementerian Kominfo.
"Terhadap semua serangan cyber atas ruang digital kita menjadi domain teknis Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sehingga semua pertanyaan tadi yang disampaikan dalam kaitan dengan serangan cyber ya kami tentu tidak bisa menjawab untuk dan atas nama BSSN," kata Johnny.
Dia menjelaskan tugas-tugas kominfo yang terkait dengan serangan cyber adalah memastikan compliance Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). "Apabila tidak compliance dengan aturan mereka diberikan sanksi, untuk meneliti compliance-nya maka tentu kami melakukan audit yang dalam hal ini kewenangan-kewenangan itu masih terbatas di dalam hukum yang ada," ungkapnya.
Johnny berharap aturan teknis yang membantu dalam mengatasi berbagai celah regulasi yang mengatur dan menjaga keamanan data pemerintah maupun masyarakat nantinya tertuang dalam RUU PDP yang akan disahkan.
"Dalam undang-undang PDP akan memberikan tambahan model-model sanksi yang diberikan. Namun karena semakin gencar dan semakin intensitasnya serangan cyber di dalam ruang digital kita kami tentu sepenuhnya memberikan dukungan untuk peningkatan peralatan, kemampuan teknis (SDM), kemampuan sistem yang ada di BSSN," terang Johnny.
Ia berharap dengan berbagai hal yang mendukung kegiatan tersebut maka pemerintah bisa dengan segera dan dapat dengan cepat menjaga dan mendampingi Penyelenggara Sistem Elektronik agar terhindar dari serangan-serangan cyber atau mampu mengatasi serangan-serangan cyber.
"Kami telah memberikan rekomendasi dan disampaikan secara terbuka di ruang publik untuk menjaga ruang cyber yang bersih kita perlu memastikan teknologi enkripsi dari penyelenggaraan sistem elektronik yang mempunyai sistem-sistem elektronik agar selalu canggih," jelas Johnny.
Selain itu pemerintah akan memastikan tersedianya sumber daya manusia yang berkaitan dengan teknologi enkripsi di semua Penyelenggaraan Sistem Elektronik dengan sistem tata kelola yang memiliki aturan baku agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran etika dan teknis di dalam lembaga sistem elektronik yang dimaksud.
"Ini semua kami buka agar publik mengetahuinya serangan cyber bukan menjadi domain dan sepenuhnya tugasnya Kominfo. Dalam kaitan dengan hal-hal teknis serangan cyber merupakan domain BSSN. Demikian pak ketua selanjutnya pertanyaan yang lain kami akan menjawab secara tertulis," tutup Johnny G. Plate.(mir)
- # komunikasi
- # Informatika
- # Menkominfo Johnny G Plate
- # kebocoran data
- # rapat kerja
- # Komisi I DPR
- # ktp
- # KK
- # Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan
- # serangan cyber
- # RUU Perlindungan Data Pribadi
Login with Facebook